Apa Itu Non Collateral dalam Penerbitan Bank Garansi dan Surety Bond?

Dalam kegiatan konstruksi, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan proyek pemerintah maupun swasta, perusahaan sering kali diwajibkan menyediakan jaminan untuk memenuhi ketentuan tender atau kontrak. Bentuk jaminan yang umum digunakan antara lain Bank Garansi dan Surety Bond.

Bagi kontraktor, vendor, dan peserta tender, kebutuhan tersebut terkadang menjadi tantangan tersendiri. Perusahaan harus menyiapkan jaminan dalam nilai tertentu, sementara dana dan aset yang dimiliki juga dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional, pembelian material, pembayaran tenaga kerja, serta kebutuhan proyek lainnya.

Salah satu istilah yang sering dijumpai dalam layanan penjaminan adalah Non Collateral. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan fasilitas penerbitan jaminan tanpa penempatan agunan tertentu, khususnya tanpa harus menyediakan dana tunai sebagai jaminan awal, sesuai ketentuan lembaga penerbit.

Lantas, apa itu Non Collateral dalam penerbitan Bank Garansi dan Surety Bond? Apakah perusahaan benar-benar tidak perlu memberikan jaminan atau memenuhi persyaratan apa pun? Bagaimana bank atau perusahaan asuransi menilai pengajuan tersebut?

Memahami konsep ini penting sebelum perusahaan memilih fasilitas jaminan untuk mengikuti tender maupun memenuhi kewajiban kontrak. Dengan pemahaman yang tepat, perusahaan dapat menilai kebutuhan, menyiapkan dokumen, dan mempertimbangkan pilihan layanan secara lebih cermat.

1. Apa Itu Non Collateral?

Non Collateral adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fasilitas atau skema pembiayaan maupun penjaminan yang tidak mensyaratkan penempatan agunan tertentu sebagai jaminan awal, sesuai kebijakan pihak penyedia fasilitas.

Kata collateral berarti agunan atau jaminan yang diberikan untuk mendukung suatu kewajiban. Dalam konteks penerbitan Bank Garansi dan Surety Bond, collateral dapat merujuk pada dana tunai, deposito, aset, atau bentuk jaminan lain yang diminta oleh lembaga penerbit berdasarkan kebijakan dan hasil analisisnya.

Dengan demikian, Non Collateral dalam penerbitan jaminan proyek umumnya mengacu pada skema yang tidak mengharuskan pemohon menempatkan agunan tertentu seperti cash collateral.

Namun, ada hal penting yang perlu dipahami: Non Collateral bukan berarti pengajuan bebas persyaratan, bebas pemeriksaan, atau bebas tanggung jawab.

Bank maupun perusahaan asuransi tetap dapat melakukan penilaian terhadap perusahaan pemohon, kebutuhan jaminan, kemampuan memenuhi kewajiban, dan risiko proyek. Bentuk persyaratan serta mekanisme penilaiannya dapat berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Apa arti Non Collateral dalam layanan Bank Garansi dan Surety Bond?

Dalam praktik layanan penjaminan proyek, istilah Non Collateral biasanya digunakan untuk menjelaskan kondisi ketika perusahaan pemohon tidak diwajibkan menempatkan dana tunai atau agunan tertentu sebagai prasyarat fasilitas.

Contohnya, sebuah perusahaan konstruksi membutuhkan jaminan pelaksanaan untuk memenuhi kontrak proyek. Perusahaan tersebut ingin mempertahankan dana yang dimiliki agar dapat digunakan untuk membeli material, membayar tenaga kerja, dan menjalankan kegiatan operasional.

Perusahaan kemudian mencari fasilitas penerbitan jaminan dengan skema Non Collateral. Apabila lembaga penerbit menyediakan fasilitas tersebut dan hasil analisis memenuhi ketentuannya, pengajuan dapat diproses tanpa penempatan agunan yang disyaratkan pada skema collateral.

Ilustrasi ini bukan jaminan bahwa semua perusahaan dapat memperoleh fasilitas serupa. Keputusan tetap bergantung pada kebijakan dan analisis lembaga penerbit.

2. Memahami Perbedaan Collateral dan Non Collateral

Sebelum mengajukan jaminan proyek, perusahaan perlu memahami perbedaan antara fasilitas yang mensyaratkan collateral dan skema Non Collateral.

Perbedaan utama terletak pada persyaratan agunan, bukan pada ada atau tidaknya proses penilaian.

Pada skema Non Collateral, lembaga penerbit tetap perlu memahami profil pemohon dan risiko jaminan yang akan diterbitkan. Karena itu, perusahaan tidak sebaiknya mengartikan istilah ini sebagai fasilitas yang otomatis diberikan hanya karena pemohon mengajukannya.

Apakah Non Collateral berarti tanpa jaminan sama sekali?

Tidak selalu demikian.

Istilah Non Collateral dalam pemasaran layanan dapat berarti tidak diwajibkan menempatkan agunan tunai atau aset tertentu untuk memperoleh fasilitas. Namun, lembaga penerbit dapat tetap meminta dokumen, pernyataan, perjanjian, indemnity, kontra-jaminan, atau bentuk pengamanan lain sesuai kebijakan dan karakteristik transaksi.

Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya menanyakan secara tertulis:

• Apakah fasilitas benar-benar tanpa cash collateral?

• Apakah terdapat agunan lain yang harus disediakan?

• Apakah diperlukan perjanjian indemnity atau kontra-jaminan?

• Apa kewajiban perusahaan apabila terjadi klaim?

• Apakah ada biaya, premi, atau ketentuan lain yang berlaku?

Pertanyaan tersebut membantu perusahaan memahami keseluruhan konsekuensi fasilitas sebelum menyetujuinya.

3. Non Collateral dalam Penerbitan Bank Garansi

Bank Garansi merupakan jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada penerima jaminan sesuai ketentuan dalam dokumen Bank Garansi.

Dalam kegiatan proyek, Bank Garansi dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, misalnya:

• Jaminan Penawaran atau Bid Bond.

• Jaminan Pelaksanaan atau Performance Bond.

• Jaminan Uang Muka atau Advance Payment Bond.

• Jaminan Pemeliharaan atau Maintenance Bond.

Dalam penerbitannya, bank dapat menerapkan persyaratan agunan atau fasilitas tertentu berdasarkan kebijakan internal, profil nasabah, jenis transaksi, serta hasil analisis risiko.

Bagaimana skema Bank Garansi Non Collateral bekerja?

Secara umum, prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perusahaan menyampaikan kebutuhan jaminan. Pemohon menjelaskan jenis Bank Garansi, nilai jaminan, masa berlaku, penerima jaminan, dan tujuan penerbitan.

2. Dokumen dan profil perusahaan diperiksa. Bank atau pihak yang berwenang melakukan penilaian sesuai prosedur.

3. Risiko dan kelayakan dianalisis. Penilaian dapat mencakup kondisi keuangan, rekam jejak, kemampuan memenuhi kewajiban, serta karakteristik transaksi.

4. Persyaratan fasilitas ditentukan. Jika bank memiliki skema tanpa agunan tertentu, persyaratan dan batas fasilitas akan mengikuti kebijakan bank.

5. Keputusan penerbitan diberikan. Bank menentukan apakah pengajuan dapat disetujui, perlu dilengkapi, atau tidak dapat diproses.

6. Bank Garansi diterbitkan. Apabila seluruh ketentuan dipenuhi, jaminan diterbitkan sesuai format dan persyaratan yang disepakati.

Urutan dan detail proses dapat berbeda pada setiap bank. Pihak yang membantu pengurusan atau konsultasi tidak dapat menggantikan kewenangan bank dalam melakukan analisis dan memutuskan penerbitan.

4. Non Collateral dalam Penerbitan Surety Bond

Surety Bond merupakan produk penjaminan atau suretyship yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pengadaan, Surety Bond dapat digunakan sebagai bentuk jaminan untuk memenuhi persyaratan tender atau kontrak, sepanjang penerbit dan dokumennya memenuhi ketentuan yang berlaku.

OJK melalui POJK Nomor 20 Tahun 2023 mengatur produk Suretyship, termasuk ruang lingkup produk, underwriting, premi, dan klaim. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penerbitan Surety Bond merupakan kegiatan yang memerlukan pengelolaan risiko, bukan sekadar penerbitan dokumen administratif.

Bagaimana konsep Non Collateral diterapkan pada Surety Bond?

Dalam layanan Surety Bond Non Collateral, istilah tersebut umumnya merujuk pada fasilitas penjaminan yang tidak mensyaratkan penempatan agunan tunai tertentu dari pemohon, sesuai kebijakan perusahaan penerbit.

Walaupun demikian, perusahaan asuransi atau penjamin tetap dapat melakukan underwriting atau analisis risiko. Penilaian dapat mempertimbangkan antara lain:

• Identitas dan legalitas perusahaan.

• Pengalaman serta rekam jejak pekerjaan.

• Kondisi keuangan.

• Nilai dan jenis proyek.

• Kemampuan menyelesaikan pekerjaan.

• Isi kontrak dan kewajiban yang dijamin.

• Riwayat klaim atau permasalahan proyek, jika relevan.

Daftar tersebut merupakan contoh aspek yang mungkin dinilai, bukan daftar persyaratan universal yang berlaku pada semua penerbit.

Jenis Surety Bond yang dapat dibutuhkan perusahaan

Beberapa jenis jaminan yang umum terkait kebutuhan proyek adalah:

1. Bid Bond – Jaminan Penawaran

Digunakan untuk menjamin komitmen peserta tender sesuai ketentuan dokumen pemilihan.

2. Performance Bond – Jaminan Pelaksanaan

Digunakan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban kontrak sesuai ketentuan jaminan.

3. Advance Payment Bond – Jaminan Uang Muka

Digunakan untuk menjamin kewajiban terkait uang muka yang diberikan kepada pelaksana pekerjaan.

4. Maintenance Bond – Jaminan Pemeliharaan

Digunakan untuk menjamin kewajiban pemeliharaan sesuai ketentuan kontrak.

Ketersediaan fasilitas Non Collateral untuk masing-masing jenis jaminan tidak otomatis sama. Perusahaan perlu memeriksa kebijakan penerbit dan persyaratan dokumen proyek.

5. Faktor yang Dapat Dipertimbangkan dalam Analisis Non Collateral

Salah satu hal yang perlu dipahami calon pemohon adalah bahwa tidak adanya penempatan agunan tertentu bukan berarti lembaga penerbit mengabaikan risiko.

Penerbit tetap perlu menilai apakah perusahaan memiliki kemampuan dan kelayakan untuk memperoleh fasilitas jaminan.

Berikut beberapa faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan.

5.1 Legalitas dan profil perusahaan

Informasi legalitas membantu penerbit mengenali identitas, bidang usaha, dan status perusahaan. Dokumen yang mungkin diminta antara lain:

• Akta pendirian dan perubahan perusahaan.

• Nomor Induk Berusaha (NIB).

• NPWP perusahaan.

• Identitas pengurus atau pihak yang berwenang.

• Informasi alamat dan kegiatan usaha.

5.2 Kondisi keuangan

Kondisi keuangan dapat membantu memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan menjalankan pekerjaan dan memenuhi kewajibannya.

Informasi yang mungkin diminta meliputi:

• Laporan keuangan.

• Rekening koran.

• Informasi omzet atau aktivitas usaha.

• Kewajiban keuangan perusahaan.

• Data pendukung lain sesuai kebutuhan analisis.

Tidak semua lembaga meminta dokumen yang sama. Kelengkapan dan periode dokumen perlu dikonfirmasi kepada pihak yang memproses pengajuan.

5.3 Pengalaman dan rekam jejak pekerjaan

Pengalaman proyek dapat menjadi informasi pendukung untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan sejenis.

Contohnya:

• Daftar pengalaman proyek.

• Kontrak atau surat perintah kerja.

• Berita acara serah terima pekerjaan.

• Referensi pemberi kerja jika diminta.

• Informasi pekerjaan yang sedang berjalan.

Perusahaan yang baru berdiri tetap dapat berkonsultasi, tetapi hasil penilaiannya akan bergantung pada kebijakan lembaga penerbit dan kekuatan dokumen pendukung yang tersedia.

5.4 Karakteristik proyek

Nilai jaminan yang besar, masa berlaku yang panjang, pekerjaan dengan tingkat kesulitan tinggi, atau ketentuan kontrak tertentu dapat memengaruhi penilaian risiko.

Karena itu, pemohon sebaiknya memberikan informasi proyek secara lengkap sejak awal, termasuk nilai kontrak, jenis pekerjaan, jadwal, penerima jaminan, dan format jaminan yang diminta.

6. Dokumen yang Sebaiknya Disiapkan untuk Konsultasi

Tidak ada satu daftar dokumen yang otomatis berlaku untuk seluruh bank dan perusahaan asuransi. Namun, perusahaan dapat menyiapkan informasi awal agar kebutuhan jaminan lebih mudah dipahami dan ditelaah.

Informasi yang perlu dipastikan sebelum mengajukan

Selain dokumen perusahaan, pastikan informasi berikut sudah jelas:

1. Jenis jaminan yang dibutuhkan.

2. Nilai jaminan.

3. Masa berlaku jaminan.

4. Nama penerima jaminan.

5. Tanggal kebutuhan penerbitan.

6. Ketentuan pencairan jaminan.

7. Format jaminan yang diterima oleh pengguna jasa.

8. Ketentuan mengenai agunan, indemnity, atau pengamanan lainnya.

Persiapan ini membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian dokumen dengan persyaratan tender atau kontrak.

7. Manfaat Fasilitas Non Collateral bagi Kontraktor dan Vendor

Apabila tersedia dan perusahaan memenuhi persyaratan penerbit, fasilitas Non Collateral dapat memberikan beberapa manfaat dalam pengelolaan kebutuhan proyek.

7.1 Menjaga likuiditas perusahaan

Perusahaan tidak perlu mengalokasikan dana tunai sebagai agunan apabila fasilitas yang disetujui memang tidak mensyaratkan cash collateral.

Dana yang tersedia dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan operasional, seperti pembelian material, pembayaran tenaga kerja, biaya transportasi, dan kebutuhan pelaksanaan proyek.

7.2 Memberikan fleksibilitas pengelolaan modal

Kontraktor sering menghadapi beberapa kebutuhan pembayaran dalam waktu berdekatan. Fasilitas yang tidak mensyaratkan penempatan agunan tunai dapat membantu perusahaan mengelola alokasi dana secara lebih fleksibel.

Namun, perusahaan tetap perlu memperhitungkan biaya penerbitan, kewajiban berdasarkan perjanjian, serta risiko apabila terjadi klaim.

7.3 Mendukung kesiapan mengikuti tender

Perusahaan dapat mempertimbangkan fasilitas jaminan yang sesuai ketika membutuhkan Bid Bond atau bentuk jaminan lainnya.

Kesiapan dokumen dan konsultasi sejak awal tetap penting karena proses analisis dan penerbitan membutuhkan waktu.

7.4 Membantu perusahaan mengelola kebutuhan beberapa proyek

Perusahaan yang menangani beberapa pekerjaan dapat memiliki kebutuhan jaminan yang berbeda-beda. Ketersediaan fasilitas Non Collateral dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, bergantung pada kapasitas dan kebijakan penerbit.

8. Risiko dan Hal yang Harus Diperhatikan

Meskipun menawarkan fleksibilitas dari sisi agunan, Non Collateral bukan berarti tidak memiliki risiko.

8.1 Pengajuan tidak otomatis disetujui

Setiap pengajuan dapat melalui proses penilaian. Perusahaan perlu menghindari penyedia jasa yang menjanjikan persetujuan atau penerbitan pasti tanpa pemeriksaan.

8.2 Tetap terdapat biaya

Fasilitas tanpa penempatan agunan tunai bukan berarti gratis. Biaya, premi, komisi, atau biaya administrasi dapat berlaku sesuai jenis produk dan ketentuan pihak terkait.

Pemohon sebaiknya meminta rincian biaya sebelum menyetujui pengajuan.

8.3 Tetap terdapat kewajiban apabila terjadi klaim

Jika penerima jaminan mengajukan klaim dan klaim tersebut memenuhi ketentuan dokumen jaminan, penerbit dapat memiliki kewajiban untuk membayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Hubungan antara pemohon dan penerbit setelah pembayaran klaim juga perlu dipahami. Kewajiban penggantian atau indemnity dapat diatur dalam perjanjian yang ditandatangani para pihak.

8.4 Dokumen harus sesuai dengan kebutuhan proyek

Jaminan yang diterbitkan harus sesuai dengan persyaratan tender atau kontrak. Kesalahan nama penerima, nilai jaminan, masa berlaku, atau klausul dapat menimbulkan masalah administratif maupun kontraktual.

8.5 Periksa kewenangan dan identitas penerbit

Pastikan jaminan diterbitkan oleh lembaga yang memenuhi ketentuan dan dapat diterima oleh pihak penerima jaminan.

Untuk pengadaan pemerintah, ketentuan mengenai jenis jaminan dan penerbit harus merujuk pada peraturan pengadaan yang berlaku. Jangan hanya mengandalkan istilah pemasaran “Non Collateral”.

9. Perbedaan Non Collateral pada Bank Garansi dan Surety Bond

Bank Garansi dan Surety Bond sama-sama dapat digunakan sebagai bentuk jaminan dalam pengadaan, tetapi keduanya memiliki karakteristik penerbitan dan dasar pengaturan yang berbeda.

Pemilihan instrumen tidak cukup hanya berdasarkan pertimbangan agunan. Perusahaan harus memastikan jenis jaminan tersebut diterima oleh penerima jaminan, memenuhi format dokumen, dan sesuai dengan ketentuan proyek.

Untuk memahami karakteristik kedua instrumen secara lebih rinci, baca juga artikel perbedaan Surety Bond dan Bank Garansi.

10. Bagaimana Memilih Layanan Non Collateral yang Sesuai?

Sebelum memilih fasilitas, perusahaan sebaiknya melakukan beberapa langkah berikut.

Langkah 1: Identifikasi kebutuhan proyek

Tentukan apakah perusahaan membutuhkan Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Maintenance Bond, atau jenis jaminan lainnya.

Langkah 2: Periksa ketentuan penerima jaminan

Pelajari dokumen tender atau kontrak untuk memastikan jenis jaminan, penerbit yang diterima, nilai, masa berlaku, dan klausul yang diwajibkan.

Langkah 3: Evaluasi kondisi perusahaan

Siapkan profil perusahaan, informasi keuangan, pengalaman pekerjaan, serta dokumen proyek yang relevan.

Langkah 4: Tanyakan ketentuan fasilitas secara lengkap

Jangan hanya bertanya apakah layanan tersedia tanpa collateral. Tanyakan juga mengenai:

• Ada atau tidaknya cash collateral.

• Kemungkinan persyaratan agunan lainnya.

• Dokumen yang dibutuhkan.

• Proses analisis.

• Biaya dan premi.

• Kewajiban pemohon.

• Ketentuan klaim dan indemnity.

Langkah 5: Pastikan penerbit dan dokumen jaminan sesuai

Periksa identitas lembaga penerbit dan pastikan bentuk jaminan dapat diterima oleh pihak yang meminta jaminan.

11. Peran Konsultan dalam Pengajuan Bank Garansi dan Surety Bond Non Collateral

Bagi perusahaan yang belum terbiasa mengurus jaminan proyek, proses memahami jenis produk, menyiapkan dokumen, dan mencari fasilitas yang sesuai dapat menjadi pekerjaan tambahan.

Konsultan atau agen dapat membantu memberikan informasi mengenai pilihan produk, kebutuhan dokumen, dan tahapan pengajuan sesuai layanan serta kewenangan yang dimiliki.

Namun, perlu dibedakan antara peran konsultan atau agen dengan lembaga penerbit. Keputusan analisis, persetujuan, dan penerbitan jaminan tetap berada pada bank atau perusahaan asuransi/penjamin yang berwenang.

PT. WAN GARANSINDO PRATAMA bergerak di bidang layanan konsultan dan keagenan Bank Garansi serta Surety Bond Non Collateral. Layanan yang diinformasikan perusahaan mencakup Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, Bank Garansi, Surety Bond, dan asuransi umum lainnya.

Perusahaan yang membutuhkan jaminan proyek dapat mendiskusikan terlebih dahulu jenis jaminan, nilai, masa berlaku, dan kebutuhan dokumen agar memperoleh informasi mengenai pilihan layanan yang relevan.

12. FAQ Seputar Non Collateral dalam Bank Garansi dan Surety Bond

1. Apa itu Non Collateral?

Non Collateral adalah istilah yang menggambarkan fasilitas atau skema yang tidak mensyaratkan penempatan agunan tertentu sebagai jaminan awal, sesuai kebijakan penyedia fasilitas. Dalam layanan jaminan proyek, istilah ini umumnya merujuk pada penerbitan tanpa penempatan cash collateral tertentu.

2. Apakah Bank Garansi Non Collateral berarti tanpa agunan sama sekali?

Tidak selalu. Skema tersebut dapat tidak mensyaratkan cash collateral, tetapi bank tetap dapat meminta dokumen, perjanjian, indemnity, kontra-jaminan, atau bentuk pengamanan lain sesuai kebijakannya.

3. Apakah Surety Bond dapat diterbitkan dengan skema Non Collateral?

Fasilitas Surety Bond tanpa penempatan agunan tunai dapat tersedia sesuai kebijakan perusahaan penerbit dan hasil underwriting. Persetujuan tidak otomatis diberikan kepada setiap pemohon.

4. Apa perbedaan Collateral dan Non Collateral?

Collateral mengacu pada agunan yang disyaratkan dalam suatu fasilitas. Non Collateral menggambarkan skema yang tidak mensyaratkan agunan tertentu. Keduanya tetap dapat melibatkan analisis kelayakan dan kewajiban pemohon.

5. Apakah perusahaan baru bisa mengajukan Bank Garansi Non Collateral?

Perusahaan baru dapat menanyakan kemungkinan pengajuan, tetapi penerbit akan menentukan kelayakan berdasarkan kebijakan dan dokumen pendukung. Tidak ada jaminan bahwa perusahaan baru pasti memperoleh persetujuan.

6. Dokumen apa yang biasanya dibutuhkan?

Dokumen dapat mencakup legalitas perusahaan, identitas pengurus, informasi keuangan, profil dan pengalaman perusahaan, serta dokumen tender atau kontrak. Daftar pastinya mengikuti ketentuan lembaga penerbit.

7. Apakah Non Collateral berarti pengajuan gratis?

Tidak. Biaya penerbitan, premi, administrasi, atau biaya lainnya dapat berlaku. Pemohon perlu meminta rincian biaya dan ketentuan pembayaran sebelum menyetujui fasilitas.

8. Apakah Bank Garansi dan Surety Bond Non Collateral dapat digunakan untuk semua proyek?

Tidak otomatis. Perusahaan harus memeriksa persyaratan tender atau kontrak, jenis jaminan yang diminta, serta kelayakan penerbit. Untuk pengadaan pemerintah, jaminan juga harus memenuhi ketentuan peraturan pengadaan yang berlaku.

13. Kesimpulan

Non Collateral dalam penerbitan Bank Garansi dan Surety Bond merupakan istilah yang umumnya menggambarkan skema fasilitas tanpa penempatan agunan tertentu, khususnya cash collateral, sesuai kebijakan lembaga penerbit.

Bagi kontraktor, vendor, dan peserta tender, fasilitas ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjaga fleksibilitas pengelolaan dana perusahaan. Dana yang tidak ditempatkan sebagai agunan tunai dapat tetap dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pelaksanaan proyek.

Namun, Non Collateral bukan berarti bebas persyaratan, bebas analisis, bebas biaya, atau bebas tanggung jawab. Bank maupun perusahaan asuransi tetap dapat melakukan penilaian kelayakan, menetapkan persyaratan, dan mengatur kewajiban pemohon sesuai produk serta kebijakan masing-masing.

Karena itu, sebelum mengajukan fasilitas, perusahaan perlu memahami kebutuhan jaminan, menyiapkan dokumen, memeriksa ketentuan penerima jaminan, serta memastikan identitas dan kewenangan penerbit.

Konsultasikan Kebutuhan Bank Garansi dan Surety Bond Non Collateral

Apabila perusahaan Anda membutuhkan informasi mengenai pengajuan Bank Garansi atau Surety Bond untuk keperluan tender dan proyek, PT. WAN GARANSINDO PRATAMA menyediakan layanan konsultasi dan keagenan terkait kebutuhan jaminan proyek.

Anda dapat mendiskusikan jenis jaminan yang dibutuhkan, nilai jaminan, masa berlaku, dokumen pendukung, serta pilihan layanan yang mungkin sesuai dengan profil dan kebutuhan perusahaan.

Hubungi WAN GARANSINDO melalui website resmi wan-garansindo.co.id untuk memperoleh informasi dan konsultasi awal.

Perlu diingat bahwa persetujuan dan penerbitan jaminan tetap mengikuti analisis serta keputusan lembaga penerbit yang berwenang.

REFERENSI:

Sumber	Informasi yang didukung
OJK – POJK Nomor 20 Tahun 2023	Pengaturan produk Suretyship, termasuk underwriting dan klaim.
Dokumen resmi POJK Nomor 20 Tahun 2023	Naskah peraturan OJK terkait produk Suretyship dan Suretyship Syariah.
JDIH BPK – POJK Nomor 20 Tahun 2023	Status dan metadata peraturan.
Ketentuan Pasal 30 Perpres 46 Tahun 2025	Ketentuan bentuk jaminan pengadaan dan penerbit yang dapat digunakan.
LKPP – Informasi ketentuan jaminan pengadaan	Penjelasan ketentuan jaminan dalam pengadaan pemerintah.